Blog

Jakarta, 13 Agustus 2025 – Sebanyak 13 Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah di Indonesia menyatakan sikap tegas menolak rencana legalisasi umrah mandiri yang tengah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

Para asosiasi menilai, umrah mandiri memiliki risiko besar terhadap keamanan, kenyamanan, dan perlindungan jamaah, serta dapat mengganggu ekosistem ekonomi penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.

Alasan Penolakan

Ketua Tim 13 Asosiasi, Muhammad Firman Taufik, menegaskan bahwa umrah mandiri berpotensi melepas perlindungan jamaah, membuka celah penipuan baik dalam maupun luar negeri, dan memberi peluang besar bagi marketplace global untuk menguasai pasar jamaah Indonesia.

Selain itu, kebijakan ini dikhawatirkan akan:

• Menyebabkan kebocoran devisa ke luar negeri
• Melemahkan peran pelaku resmi penyelenggara umrah
• Mematikan ribuan mitra UMKM yang bergantung pada sektor ini

“Pemerintah seharusnya membela pelaku usaha dalam negeri dalam semangat bela dan beli produk Indonesia,” tegas Firman yang juga menjabat sebagai Ketua Umum HIMPUH.

PPIU dan PIHK Bukan Sekadar Agen Perjalanan

Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, Zaky Zakaria Anshari, menjelaskan bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) resmi memiliki peran penting sebagai pelindung jamaah, penopang ekonomi, dan bagian dari ekosistem keumatan yang telah terbangun sejak sebelum kemerdekaan.

Sektor haji khusus dan umrah bernilai tak kurang dari Rp 30 triliun per tahun, dikelola oleh 3.421 perusahaan berizin resmi yang menghidupi ratusan ribu pelaku usaha, termasuk ribuan mitra UMKM di bidang jahit ihram, katering, transportasi, dan penginapan.

“Legalisasi umrah mandiri sangat berpotensi merugikan ekonomi keumatan dan membuat ribuan mitra UMKM kolaps,” tegas Zaky.

Asosiasi yang Menyatakan Sikap

Berikut daftar 13 asosiasi penyelenggara haji dan umrah yang secara resmi menolak legalisasi umrah mandiri:

1. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI)
2. Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH)
3. Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (ASHURI)
4. Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah, dan In-Bound Indonesia (ASPHIRASI)
5. Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah, dan Wisata Islami (ASPHURI)
6. Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah, dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO)
7. Asosiasi Travel dan Tur Muslim Indonesia (ATTMI)
8. Perkumpulan Biro Perjalanan Wisata dan Penyelenggara Umrah dan Haji (BERSATHU)
9. Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara (GAPHURA)
10. Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH)
11. Kelompok Penyelenggara dan Pengusaha Haji dan Umrah (KESTHURI)
12. Mutiara Haji Indonesia (MUTIARA HAJI)
13. Sarana Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI)

Kesimpulan: